Iuran BPJS Naik, Perhatikan 2 Hal Ini Sebelum Berobat

Ditinjau oleh: dr. Fadhli Rizal Makarim
Iuran BPJS Naik, Perhatikan 2 Hal Ini Sebelum Berobat

Halodoc, Jakarta – Pada tanggal 24 Oktober 2019 kemarin, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Setelah penandatanganan perpres tersebut, maka iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) resmi dinaikkan oleh pemerintah dan mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2020. 

Baca Juga: Hal yang Perlu Diketahui Tentang BPJS

Kenaikan iuran BPJS berlaku untuk semua segmen peserta. Naiknya iuran BPJS disebabkan karena program JKN mengalami defisit terus menerus sejak tahun 2014. Dalam Pasal 34 beleid disebutkan bahwa iuran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) kelas 3 meningkat menjadi Rp42.000, dari Rp25.500. Sedangkan, peserta atau mandiri kelas 2 meningkat menjadi Rp110.000 dari Rp51.000. Kemudian, iuran peserta kelas 1 juga naik menjadi Rp160.000 dari Rp80.000.

Kenaikan Iuran BPJS Menuai Pro dan Kontra

Banyak masyarakat yang kontra dengan naiknya iuran BPJS, tapi tidak sedikit pula yang mendukung kenaikan iuran ini. Kesadaran tentang pentingnya iuran BPJS ini masih minim bagi beberapa orang yang belum pernah menikmati layanan BPJS. Ada yang beranggapan bahwa naiknya iuran BPJS semakin mempersulit rakyat kecil. Padahal, BPJS meringankan rakyat kecil yang butuh pengobatan penyakit-penyakit serius yang bisa memakan biaya besar.

Di media sosial, banyak pula yang memberikan saran untuk turun kelas BPJS jika iuran dirasa memberatkan. Bagi masyarakat yang kurang mampu bisa melapor ke Dinas Sosial setempat untuk mengurus perubahan kelas dengan melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Lantas, bagaimana menurut kamu? Apakah naiknya iuran BPJS sudah sebanding dengan beragam manfaat yang diberikan?

Baca Juga: 3 Tips Agar Enggak Repot Saat Berobat dengan BPJS

Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Berobat

Ada baiknya sebelum berobat menggunakan BPJS, ketahui sejumlah berkas yang perlu disiapkan, seperti kartu BPJS dan KTP atau KK, jika melakukan rawat inap. Selain itu, berikut sejumlah hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

  1. Kondisi Tidak Darurat 
  • Kunjungi fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik pratama, atau praktik dokter yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

  • Sebelum diperiksa, peserta BPJS harus mendaftar dan menunjukkan kartu BPJS.

  • Jika kondisi mengharuskan untuk diperiksa lebih lanjut, dokter akan memberikan rujukan ke faskes rujukan tingkat lanjutan (rumah sakit).

  • Di rumah sakit, peserta BPJS harus menunjukkan kartu BPJS Kesehatan dan surat rujukan dari faskes tingkat pertama.

  • Kemudian, peserta mendapatkan pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap di RS jika dirujuk oleh dokter yang memeriksa.

  • Kelas rawat inap disesuaikan dengan kelas dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. Peserta yang tidak dapat menunjukkan nomor kepesertaan akan dirawat dengan tarif pasien umum.

  • Dokter dapat memberikan surat rujuk balik, sehingga pelayanan kesehatan melanjutkan pengobatan di faskes tingkat pertama.

  • Jika dokter di RS tidak memberikan surat keterangan kontrol, maka kondisi tersebut tidak memerlukan kontrol lebih lanjut.

  1. Kondisi Darurat 
  • Peserta bisa langsung ke IGD rumah sakit dalam kondisi darurat.

  • Peserta atau keluarga yang mendampingi harus menunjukkan kartu BPJS Kesehatan berupa fisik atau digital dari aplikasi Mobile JKN. Jika tidak dapat menunjukan kartu BPJS, maka peserta dimasukkan ke tarif pasien umum.

  • Peserta bisa mendapatkan pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai indikasi kesehatan.

Baca Juga: Pakai BPJS, Ketahui 5 Hal Ini Lebih Dulu

Itulah sejumlah hal yang perlu diperhatikan sebelum berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Melalui aplikasi Halodoc, kamu juga bisa buat janji dengan dokter terlebih dahulu sebelum mengunjungi rumah sakit, lho! 

Referensi:
BPJS Kesehatan. Diakses pada 2019. Iuran.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara. Diakses pada 2019. Perpres Nomor 75 Tahun 2019.
Halodoc. Diakses pada 2019. Hal yang Perlu Diketahui Tentang BPJS.
Halodoc. Diakses pada 2019. Prosedur Berobat Pakai BPJS