DAFTAR ISI

1. Apa Itu SKP Kemenkes?
2. Hubungan Antara SKP dan SIP
3. Ranah, Proporsi, dan Target SKP
4. Proporsi Minimum dan Fleksibilitas
5. Mekanisme Pengumpulan dan Verifikasi SKP
6. Tantangan dan Catatan Penting
7. Tips Agar SKP-mu Tercapai Tepat Waktu
8. Bergabung dengan Halodoc Academy

---

Tenaga medis, termasuk dokter, memiliki tanggung jawab besar untuk tidak hanya menjalankan praktik klinis, tetapi juga terus menjaga dan meningkatkan kompetensinya agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat selalu berkualitas.

Dunia medis adalah bidang yang terus berkembang, sehingga pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kesehatan perlu selalu diperbarui sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Untuk memastikan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan sistem pengembangan profesional berkelanjutan yang diwujudkan dalam bentuk SKP Kemenkes atau Satuan Kredit Profesi.

Sistem ini menjadi instrumen penting yang menilai sejauh mana seorang tenaga medis aktif dalam kegiatan ilmiah, pelatihan, serta pelayanan masyarakat yang berkontribusi pada mutu profesinya. Yuk, ketahui informasi selengkapnya di bawah ini!

Apa Itu SKP Kemenkes?

SKP adalah singkatan dari Satuan Kredit Profesi. SKP mewakili poin atau angka kredit profesional yang harus dicapai oleh tenaga medis (termasuk dokter) dan tenaga kesehatan agar tetap memenuhi syarat administratif dan kompetensi dalam praktiknya.

Perlu ditekankan bahwa SKP bukan surat izin atau surat keterangan praktik, melainkan angka kredit sebagai bukti bahwa seseorang aktif melakukan kegiatan pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian sesuai standar profesinya.

Dalam regulasi baru, SKP menjadi salah satu persyaratan utama dalam proses perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP) dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

Hubungan Antara SKP dan SIP

Agar praktik medis tetap sah secara hukum:

• SIP (Surat Izin Praktik) dokter dan tenaga kesehatan diterbitkan dengan masa berlaku 5 tahun.
• Untuk memperpanjang SIP, kamu harus sudah mencapai kecukupan SKP selama masa praktik sebelumnya.
• Jika SKP belum tercapai menjelang perpanjangan SIP, petunjuk regulasi transisi dan surat edaran bisa memberikan kelonggaran.
• Tenaga medis yang baru lulus (belum pernah praktik) tidak diwajibkan menunjukkan SKP pada penerbitan SIP pertama, melainkan cukup dengan sertifikat kompetensi lulusan.
• Dalam periode transisi regulasi, mungkin terdapat keterlambatan atau penyesuaian proses verifikasi SKP yang mempengaruhi perpanjangan SIP.

Singkatnya, SKP adalah salah satu pintu kunci agar SIP dapat diperpanjang. Tanpa kecukupan SKP, izin praktik kamu bisa tertunda atau dibatasi.

Ranah, Proporsi, dan Target SKP

Menurut KMK 1561/2024, pencapaian SKP harus berasal dari tiga ranah utama (non-substitusi):

1. Ranah Pembelajaran
   Kegiatan seperti seminar, workshop, pelatihan, kursus, konferensi, serta kegiatan peningkatan kompetensi lainnya.
2. Ranah Pelayanan
   Praktik langsung, tindakan medis, pelayanan pasien, keterlibatan dalam fasilitas pelayanan kesehatan atau program kesehatan masyarakat.
3. Ranah Pengabdian Masyarakat
   Kegiatan sosial, edukasi kesehatan, bakti sosial, keterlibatan dalam program kesehatan masyarakat atau bencana.

Proporsi Minimum dan Fleksibilitas

KMK dan pedoman sosialisasi menyebutkan bahwa terdapat batas minimum proporsi dari tiap ranah yang harus dipenuhi (ketentuan umum):

Ranah	Proporsi Minimum (%)*
Pembelajaran	Minimal 45 %
Pelayanan	Minimal 35 %
Pengabdian	Minimal 5 %

Catatan: sisa persen yang belum dipakai dapat diambil dari ranah manapun sesuai kebutuhan, asalkan total SKP terpenuhi.

Namun, dalam kondisi khusus (misalnya dokter yang lebih dominan melakukan pelayanan klinis atau dokter yang aktif di daerah terpencil) proporsi bisa disesuaikan dengan regulasi yang berlaku di profesi atau kolegium terkait.

Setiap profesi kesehatan (dokter umum, spesialis, perawat, apoteker, dan lain-lain) mungkin memiliki target SKP total yang berbeda dalam periode 5 tahun, sesuai pedoman kolegium profesi masing-masing.

Mekanisme Pengumpulan dan Verifikasi SKP

Berikut langkah-langkah praktis agar SKP-mu valid dan diakui:

1. Ikut kegiatan sah dan terakreditasi

Pastikan seminar, workshop, atau kursus yang diikuti diakui oleh lembaga profesional atau kolegium. Kegiatan yang tidak terakreditasi cenderung ditolak dalam verifikasi SKP.

2. Dokumentasi bukti kegiatan

Simpan sertifikat, surat keterangan, laporan, foto, absensi, atau dokumen lain sebagai bukti nyata. Tanpa dokumentasi, verifikasi sulit disetujui.

3. Input melalui SKP Platform / Sistem terintegrasi

Kementerian Kesehatan menyediakan SKP Platform yang terhubung dengan sistem SatuSehat / SDMK / sistem informasi kesehatan nasional. Kamu harus memiliki akun dan mengunggah bukti kegiatan ke dashboard pribadi.

4. Verifikasi oleh kolegium dan institusi profesi

Setelah unggah bukti, kolegium (misalnya kolegium kedokteran atau organisasi profesi spesialis) dan Kemenkes ikut menilai apakah kegiatan layak diberi SKP atau tidak.

5. Akumulasi dalam periode 5 tahun

SKP- SKP dari berbagai ranah dikumpulkan selama masa praktik 5 tahun. Jika totalnya mencapai target yang ditetapkan untuk profesimu, maka SKP-mu dianggap tercukupi.

6. Gunakan bukti SKP untuk perpanjangan SIP

Ketika masa berlaku SIP hampir habis, SKP yang sudah valid akan menjadi bagian dari dokumen yang kamu lampirkan untuk memperpanjang izin praktik.

Catatan tambahan: bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan kelulusan baru, SKP belum menjadi syarat wajib untuk SIP pertama selama memiliki sertifikat kompetensi lulusan.

Tantangan dan Catatan Penting

Beberapa hal harus kamu waspadai agar SKP-mu tidak bermasalah, yaitu:

• Transisi regulasi dan delay sistem
  Karena SKP baru dijalankan seiring UU Kesehatan 2023 dan PP pelaksanaannya, masih ada risiko keterlambatan sistem atau verifikasi.
• Kegiatan tidak terakreditasi atau tidak valid
  Kegiatan yang tidak diakui secara profesional dapat ditolak dalam verifikasi, sehingga SKP-nya tidak diakui.
• Perbedaan antar profesi
  Dokter spesialis mungkin punya target SKP yang lebih tinggi dibanding dokter umum. Jadi, kamu harus cek pedoman profesimu di kolegium.
• Prosedur input atau bukti yang kurang jelas
  Kesalahan dalam format dokumen, tempat unggah, atau bukti yang kurang meyakinkan dapat menyebabkan permohonan SKP ditolak.
• Pemindahan akun atau joki tidak diperbolehkan
  Dalam SE pemanfaatan SKP Platform, disebutkan bahwa akun SKP tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain. Pelanggaran bisa berakibat pada nonaktifnya STR atau SIP.
• Kebijakan relaksasi dan masa transisi
  Pemerintah mungkin menerbitkan kebijakan relaksasi untuk periode transisi agar tenaga medis yang belum mencukupi SKP tetap bisa memperpanjang SIP (dengan batas waktu tertentu).

Tips Agar SKP-mu Tercapai Tepat Waktu

Berikut beberapa tips agar SKP bisa tercapai tepat waktu:

1. Mulailah sejak awal masa praktik
   Jangan tunggu hingga mendekati batas SIP habis baru mengejar SKP. Rencanakan kegiatan SKP selama 5 tahun secara berkala.
2. Fokus kegiatan berkualitas dan kredibel
   Pilih seminar, workshop, kursus, penelitian yang terakreditasi agar lebih mudah lolos verifikasi SKP.
3. Variasi ranah
   Jangan hanya mengandalkan satu ranah (misalnya pelayanan). Pastikan kamu ikut kegiatan di ranah pembelajaran dan pengabdian juga.
4. Dokumentasi lengkap dan aman
   Simpan salinan sertifikat, laporan, foto, absensi, dan logbook dengan baik agar bukti dapat diverifikasi.
5. Rajin mengecek status SKP di platform
   Pantau dashboard SKP dan notifikasi dari sistem agar kamu tahu apakah ada kegiatan yang belum diverifikasi.
6. Konsultasi ke kolegium atau organisasi profesi
   Tanyakan pedoman spesifik profesimu dan daftar kegiatan yang eligible agar kamu tidak salah memilih.
7. Antisipasi kebijakan
   Selalu pantau surat edaran terbaru dari Kemenkes atau kolegium agar kamu tahu jika ada waktu tambahan atau perubahan persyaratan.

Bergabung dengan Halodoc Academy

Bagi para nakes yang berdedikasi untuk terus berkembang dan menjaga kompetensi profesional agar tetap mutakhir, Halodoc Academy hadir sebagai wadah pembelajaran.

Sebagai bagian dari ekosistem Halodoc, setiap program pelatihan dan webinar yang diselenggarakan terintegrasi dengan SKP resmi Kemenkes.

Melalui program ini, tenaga kesehatan dapat naik level, menjadi lebih unggul, dan berkontribusi nyata bagi kesehatan masyarakat.

Yuk, bergabung bersama Halodoc Academy sekarang untuk menjadi tenaga kesehatan yang unggul dan berkontribusi nyata bagi kesehatan masyarakat!

Referensi:
Direktorat Mutu Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan. Diakses pada 2025. Pedoman Pengelolaan Pemenuhan Kecukupan SKP bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; KMK No. HK.01.07/Menkes/1561/2024.
Kementerian Kesehatan. Diakses pada 2025. Surat Edaran Kemenkes No. HK.02.01/MENKES/1063/2024: Pemenuhan SKP dalam perpanjangan SIP
Kementerian Kesehatan. Diakses pada 2025. Surat Edaran Kemenkes No. HK.02.01/MENKES/6/2024: Perizinan pasca UU Kesehatan 2023.
SKP Kemenkes. Diakses pada 2025. SKP Platform dan tata cara input SKP.