Siap Menang-Tak Siap kalah, RS Siapkan Kamar VIP untuk Caleg Stres

Siap Menang-Tak Siap kalah, RS Siapkan Kamar VIP untuk Caleg Stres

Halodoc, Jakarta - Meski sering disebut sebagai “Pesta Demokrasi”, tapi efek yang mungkin ditimbulkan Pemilu serentak 2019 menyoal kesehatan jiwa bisa membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Fenomena ini sering kali disebut dengan istilah “Caleg Stres”.

Pemilu 2019 ini nantinya akan memperlihatkan siapa calon legislatif (caleg) yang bahagia lantaran berhasil lolos ke Senayan atau ke DPRD provinsi dan kota masing-masing, dan siapa yang bakal gigit jari karena menoreh kekalahan. Nah, kegagalan inilah yang mungkin menimbulkan rentetan masalah kejiwaan bagi para caleg.

Fenomena caleg stres ini enggak main-main, lho. Menurut data yang dihimpun Kementerian Kesehatan, terdapat ribuan caleg yang mengalami gangguan jiwa. Pada pemilu 2009, setidaknya sekitar 7736 caleg stres karena gagal menjadi anggota dewan.

Nih, bisa jadi kilas balik fenomena inilah yang membuat beberapa rumah sakit sudah bersiap-siap berhadapan dengan kondisi di atas. Bahkan, sudah ada rumah sakit yang menyiapkan kamar VIP untuk para caleg yang mengalami gangguan kejiwaan.

Baca juga: Kenali Tandanya, Ini 4 Cara Mudah Atasi Stress

Caleg Stres, Dicover BPJS?

Memang bukan rahasia lagi, tak sedikit ongkos politik yang mesti dikeluarkan caleg untuk memperoleh suara di ajang Pemilu. Bisa jadi faktor inilah yang nantinya membuat mereka kecewa dan stres bila gagal menjadi legislator di Pemilu 2019.  

Menyikapi kemungkinan yang akan terjadi, beberapa rumah sakit sudah siap sedia menangani gangguan jiwa yang berpotensi dialami para caleg. Misalnya, Rumah Sakit Khusus Daerah Sulawesi Selatan (RSKD Sulsel) dan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang. Bahkan, di RSKD Sulsel sudah menyiapkan enam kamar VIP.

Yang perlu digarisbawahi, pembukaan kelas VIP merupakan kewenangan rumah sakit. Seluruh masyarakat terlepas dari profesi dan latar belakang bisa menikmati layanan tersebut. Bagaimana dengan biayanya?

Baca juga: 5 Penyebab Depresi yang Sering Diabaikan

Asuransi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga bisa kok digunakan dalam kondisi ini. Tapi, BPJS Kesehatan ini hanya sampai kelas 1, jadi bila seseorang menginginkan kelas VIP, tentunya harus menambah selisih biayanya.

Bagi yang ingin menggunakan BPJS Kesehatan menyoal gangguan jiwa juga perlu melengkapi diri dengan surat rujukan (sistem rujukan berjenjang) dari Puskesmas, klinik, atau dokter keluarga yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 59 tahun 2014, penyakit kejiwaan dijamin BPJS Kesehatan. Beberapa kondisi yang bisa menggunakan fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah depresi, gangguan kepribadian, kontrol impulse, gangguan bipolar, dan skizofrenia.

Di balik fenomena ini, ada satu hal yang mesti kita perhatikan bersama. Ingat, gangguan kejiwaan ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, tak cuma caleg yang gagal di kontes pemilu. Masalah kesehatan jiwa enggak memandang bulu lho, tak melihat latar belakang, status sosial, apalagi jenis kelamin.

Perlukah Monitoring Kesehatan Jiwa untuk Politikus?

Jangan berpikir masalah stres ini tak bakal menghantui caleg yang berhasil terpilih, baik di pemilu 2019 ataupun sebelumnya. Sebab, para politisi akan selalu berhadapan dengan tingkat tanggung jawab yang tinggi, tekanan dari oposisi atau pun partai sendiri, tagihan janji-janji kampanye dari banyak orang, dan banyak persoalan lainnya. Nah, boleh jadi hal-hal inilah yang menimbulkan tekanan pada pikiran hingga menyebabkan stres, bahkan depresi.

Sebenarnya, ada satu solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi tingkat stres yang dihadapi politikus. Jauh di belahan bumi sana, dosen senior psikologi di University of Salford, United Kingdom, Dr. Ashley Weinberg (seperti dilansir The Guardian) menyarankan politisi untuk dimonitor secara berkala mengenai kesehatan psikologis mereka.

Baca juga: Semakin Cerdas, Seseorang Rentan Kena Gangguan Mental?

Menurut sang ahli, para politisi berada di tengah-tengah situasi yang dapat menguras energi psikis mereka. Sebab, mereka mesti berhadapan kondisi pelik yang berkaitan dengan kepentingan nasional dan isu-isu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Dalam sebuah buku yang diedit oleh Weinberg, The Psychology of Politicians, ia menyajikan 12 penelitian akademisi di berbagai negara demokratis. Studi itu menelisik ciri-ciri kepribadian anggota terpilih dan bagaimana mereka bertahan hidup dalam pekerjaannya. Salah satu hasil penelitian tersebut mengatakan, efek ketegangan psikologis menjadi indikator bahwa pekerjaan politikus perlu mendapat perhatian khusus menyoal kesehatan mental.

Tekanan yang dialami para politisi ini bisa menimbulkan berbagai deretan masalah kesehatan mental. Contohnya, kurang tidur yang bisa mengakibatkan kelelahan fisik dan psikis. Menariknya, bila ditelaah lebih jauh, masalah ini bisa memengaruhi kemampuan mereka untuk mengambil keputusan.

Dengan kata lain, kemampuan mereka untuk berpikir kritis dalam membuat atau mengambil keputusan akan terganggu. Menurut Weinberg, orang-orang yang mengalami kelelahan dan kegelisahan seperti ini dari waktu ke waktu bisa menjadi tanda dari gejala depresi.

Rasanya seorang politisi memang sulit untuk mengakui secara terbuka bila mereka memiliki masalah kesehatan mental. Tapi, Perdana Menteri Norwegia, Kjell Magne Bondevik, pernah kok mengambil cuti sakit karena depresi pada tahun 1998, dan kemudian terpilih kembali.

Kesimpulannya, menurut ahli di atas skrining kesehatan psikis yang teratur bisa membantu para politisi untuk berhadapan dengan tekanan mental yang mereka hadapi. Bahkan, dapat bertindak sebagai tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan politik.

Memiliki gangguan psikis? Kamu bisa kok bertanya langsung ke dokter ahli kejiwaan melalui aplikasi Halodoc. Lewat fitur Chat dan Voice/Video Call, kamu bisa mengobrol dengan dokter ahli tanpa perlu ke luar rumah. Yuk, download aplikasi Halodoc sekarang juga di App Store dan Google Play!